Warga Blokade Jalan Tolak Sosialisasi PLTP Atadei, Rombongan Bupati Lembata Terpaksa Putar Balik

LEWOLEBA, MDTV-NEWS.com — Penolakan terhadap proyek PLTP Atadei tak lagi berupa unek-unek lisan. Masyarakat adat dari desa-desa terdampak telah bertindak tegas: mereka menutup akses jalan menuju Desa Atakore, menolak kedatangan rombongan pemerintah, dan berseru satu suara — kami tidak ingin proyek ini di tanah kami.

Bukan Sekadar Protes, Ini Penolakan Tegas

Sekelompok warga berdiri menghadang di jalan raya, menolak dilewati rombongan Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq. Sejumlah perempuan bahkan tiarap di aspal sambil meneriakkan berulang-ulang: "Kami tolak proyek geothermal!" Tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi. Akibatnya, rombongan terpaksa berbalik arah dan kembali ke Lewoleba. Unsur TNI dan Polri hadir di lokasi untuk mengamankan situasi.

"Ruang Hidup Kami Tidak Bisa Dijual"

Koordinator Bidang Litbang dan Animasi JPIC OFM, Pater Mikael Peruhe, menegaskan kemarahan warga muncul karena cara kerja PT PLN yang dinilai tertutup dan tidak jujur.

"PLN mendekati pemilik tanah diam-diam, seperti pencuri. Proyek sebesar ini seharusnya dibicarakan secara terbuka di hadapan semua orang, bukan di belakang pintu," tegas Pater Mikael.

Penolakan ini bukan tanpa dasar. Masyarakat semakin memahami dampak yang akan ditimbulkan, dan dukungan dari para Uskup se-Flores yang juga menolak proyek geotermal semakin memperkokoh pendirian warga.

"Tanah ini bukan sekadar milik perorangan. Ini ruang hidup, warisan leluhur kami. Tidak ada alasan ekonomi yang cukup kuat untuk merampas masa depan generasi kami," ujarnya. Ia pun mengingatkan seluruh warga di kawasan Atadei: Jangan jual tanah warisan, apa pun tawarannya.

Pemerintah: Kami Hanya Menyampaikan, Bukan Memutuskan

Sementara itu, Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah PLTP Atadei, Apolonaris Mayan, mengakui penolakan itu terjadi. Pihaknya mendapat mandat dari Gubernur NTT untuk memfasilitasi proses ini.

"Pemerintah Kabupaten tetap mendampingi dan berdiri bersama masyarakat. Kalau masyarakat tolak, kami sampaikan ke atas — ditolak. Kalau terima, kami sampaikan diterima. Kami hanya penyampai aspirasi, keputusan soal proyek ini bukan kewenangan kami," jelas Apolonaris.

Hingga saat ini, belum ada titik temu. Pesan warga Atadei sangat jelas: tanah mereka bukan komoditas. Proyek apa pun yang datang tanpa persetujuan tulus dari masyarakat, akan terus mereka tolak.**