Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Inklusif Lembata 2026: Wujud Sinergi Pemerintah dan DPRD
Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Inklusif Lembata 2026: Wujud Sinergi Pemerintah dan DPRD

Lewoleba, 3 November 2025 — Pemerintah Kabupaten Lembata menegaskan komitmennya untuk membangun daerah yang maju, lestari, dan berdaya saing melalui penyampaian Keterangan Pemerintah Daerah atas Pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lembata.

Langkah ini menjadi bagian penting dari proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rancangan KUA dan PPAS disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 serta arah kebijakan fiskal nasional bertema “Memperkuat Daya Tahan dan Daya Saing Ekonomi untuk Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Baca Lainnya :

Bupati melalui jajaran pemerintahannya menegaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Lembata tahun 2026 adalah “Pembangunan SDM dan Pemerintahan yang Efektif sebagai Landasan Transformasi Pembangunan Ekonomi yang Produktif dan Inklusif Menuju Lembata Maju, Lestari, dan Berdaya Saing.” Tema ini merefleksikan visi daerah untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, menata tata kelola pemerintahan, serta mendorong transformasi ekonomi berbasis potensi lokal — dengan semangat Nelayan, Tani, dan Ternak sebagai identitas sekaligus penggerak utama ekonomi Lembata.

Dalam arah kebijakan tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lembata menetapkan delapan prioritas pembangunan, yaitu Lembata Mandiri, Sehat, Smart, Tertata, Subur, Unik, Sejahtera, dan Prima. Setiap prioritas diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan, dan pemerintahan yang bersih serta akuntabel.

Dari sisi fiskal, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp746,53 miliar, sedangkan belanja daerah sebesar Rp723,76 miliar dengan fokus pada program prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Pemerintah juga mengalokasikan Rp22,77 miliar untuk pembayaran kewajiban pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan yang sehat.

Melalui pendekatan “money follows program”, setiap rupiah anggaran diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah Kabupaten Lembata berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran.

Dalam semangat Taan Tou Bangun Lewotanah Lembata, Pemerintah Daerah mengajak seluruh anggota DPRD dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan kemitraan demi menghasilkan APBD yang berkualitas, realistis, dan berpihak pada rakyat. Dengan kolaborasi yang solid, pembangunan Lembata diharapkan terus bergerak menuju masa depan yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

— Adv. Pemerintah Kabupaten Lembata