Pemkab Lembata Perkuat Komitmen Turunkan Pengangguran, Raih Apresiasi Tim Kemendagri dalam Validasi IGA

LEWOLEBA, MDRV-NEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Lembata menegaskan komitmennya dalam menurunkan angka pengangguran terbuka serta memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, menyusul pelaksanaan validasi lapangan oleh Tim Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penilaian Innovative Government Award (IGA).

Laporan hasil validasi lapangan tersebut disampaikan Tim BSKDN dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang rapat Bupati. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq, S.P., didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata, Paskalis Ola Tapo Bali, A.P., M.T., Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Quintus Irenius Suciadi, S.H., M.Si., serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Validasi lapangan ini merupakan tindak lanjut dari Focus Group Discussion (FGD) yang sebelumnya dilaksanakan bersama perangkat daerah. Dalam proses tersebut, Tim BSKDN melakukan verifikasi langsung terhadap implementasi program, inovasi daerah, serta kesesuaian data dan dokumen yang telah dipaparkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata.

Baca Lainnya :

• Halalbihalal KEMALA: Wabup Nasir Gaungkan Persatuan sebagai Energi Kolektif Pembangunan0
• Pemkab Lembata Siapkan Sistem Pembelian Jagung, Bupati Tuaq Tekankan Perlindungan Petani0
• Safari Paskah 2026 di Kedang, Bupati Lembata Dorong Penguatan Kebersamaan dan Ekonomi Umat0
• Pemkab Lembata Sambut Tim Validasi BSKDN Kemendagri, Fokus Penurunan Pengangguran0
• Bupati Lembata Dukung Penuh Aksi Demo Masyarakat Desak Percepatan Layanan Ferry0

Tim BSKDN menjelaskan bahwa validasi dilakukan berdasarkan sejumlah indikator utama yang menjadi dasar penilaian IGA. Tujuh indikator tersebut meliputi komitmen daerah, perencanaan program, realisasi anggaran, strategi keberlanjutan, aktivitas penurunan pengangguran, kolaborasi strategis, serta pelaksanaan inovasi daerah di bidang ketenagakerjaan.

Selain itu, tim juga menyoroti aspek penting lainnya, seperti keberadaan regulasi daerah terkait penanggulangan pengangguran terbuka, capaian output program tahun 2025, realisasi anggaran ketenagakerjaan, ketersediaan roadmap penciptaan lapangan kerja, serta pelaksanaan pelatihan dan vokasi tenaga kerja secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Tim BSKDN menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, berbagai program yang dipaparkan dinilai tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar terimplementasi dengan baik di lapangan.

“Kami benar-benar memverifikasi bahwa ini bukan sekadar laporan administratif. Apa yang dipaparkan, terbukti nyata di lapangan,” ujar perwakilan tim.

Tim juga mengapresiasi strategi kolaboratif lintas sektor yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lembata dalam menekan angka pengangguran. Pendekatan yang disebut sebagai strategi “main keroyokan” tersebut melibatkan sinergi antar-OPD, mulai dari sektor perikanan, peternakan, pertanian, hingga pemberdayaan perempuan.

Secara khusus, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dinilai memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya manusia dan penciptaan peluang kerja di daerah.

Selain capaian program, tim kementerian juga mengungkapkan kesan positif terhadap Kabupaten Lembata sebagai lokasi kunjungan perdana mereka di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keindahan alam serta potensi daerah dinilai menjadi kekuatan tambahan dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis lokal.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq menyampaikan bahwa meskipun dihadapkan pada keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah tetap mampu menekan angka pengangguran melalui konsep pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi.

Salah satu program unggulan yang dikembangkan adalah pengelolaan komoditas jagung dari hulu hingga hilir, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lembata juga mendorong skema pembiayaan melalui perbankan dengan membangun ekosistem terpadu antara petani dan peternak, lembaga keuangan, pemerintah daerah, serta pembeli siaga (offtaker).

Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya penguatan koordinasi serta kelengkapan administrasi, termasuk penyusunan dokumen pendukung dan Nota Kesepahaman (MoU) dengan para investor.

Instruksi juga diberikan kepada jajaran terkait untuk segera melengkapi data yang masih diperlukan, guna memastikan seluruh proses penilaian berjalan optimal dan memberikan hasil terbaik.

Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Lembata optimistis dapat meraih hasil maksimal dalam ajang Innovative Government Award (IGA) tingkat nasional, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.(ProkompimPemKabLembata)