Rakor Penanggulangan Kemiskinan,Mans Wutun: kemiskinan tanggung jawab bersama yang memerlukan kerja kolaboratif.
penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kerja kolaboratif dan terencana antara pemerintah daerah, desa, dunia usaha, lembaga sosial, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat.

MDTV-NEWS.com, Lewoleba — Mewakili Bupati Lembata, Asisten Administrasi Umum (Asisten III), Yohanes Berchmans Daniel Dai, S.IP, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lembata sekaligus Forum Diskusi Group Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029, yang digelar di Aula Anton Enga Tifaona, Kamis (13/11/2025).

Dalam arahannya, Asisten III menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kerja kolaboratif dan terencana antara pemerintah daerah, desa, dunia usaha, lembaga sosial, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga persoalan sosial dan akses terhadap pelayanan dasar yang harus ditangani secara terpadu dan berkelanjutan.

“Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak semata diukur dari besar kecilnya anggaran, tetapi dari seberapa tepat sasaran, cepat layanan diberikan, dan sejauh mana program benar-benar menyentuh masyarakat miskin,” ujarnya. Ia menekankan bahwa pemutakhiran data kemiskinan secara berkala menjadi kunci utama dalam memastikan program tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih antar instansi.

Baca Lainnya :

• Matangkan Strategi Akselerasi Pembangunan Berbasis Potensi Lokal, Bupati Kanis Pimpin Langsung Rapat Konsolidasi Program Kegiatan 20260
• Cold storage Membuahkan Hasil,Bidang Peternakan setorkan PAD ke Badan Pendapatan Daerah.0
• Cold storage Membuahkan Hasil,Bidang Peternakan setorkan PAD ke Badan Pendapatan Daerah.0
• Bupati Lembata Ajak Warga Jadikan Gerakan Menanam Sebagai Gaya Hidup0
• Menjaga Toleransi,FKUB Lembata Rayakan Hari Toleransi Internasional Bersama Paguyuban Nusantara0

Lebih lanjut, Yohanes Daniel menambahkan bahwa Kabupaten Lembata masih menghadapi tantangan besar dalam menekan angka kemiskinan, meski data menunjukkan tren penurunan setiap tahun. Ia berharap melalui forum ini akan lahir rekomendasi strategis, program konkret, dan penguatan koordinasi antar perangkat daerah untuk mencapai target nasional 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.

“Aspek perencanaan harus kuat dan berbasis data. RPKD yang disusun hari ini harus menjadi pedoman dan arah kebijakan daerah dalam lima tahun ke depan,” tegasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh para pimpinan perangkat daerah, camat, lembaga sosial, akademisi, dan perwakilan masyarakat. Forum diskusi ini menjadi ruang bersama untuk menyatukan persepsi dan langkah dalam menekan angka kemiskinan serta mewujudkan masyarakat Lembata yang lebih sejahtera dan bermartabat.

(ProkompimPemKabLembata)