Uji coba Pembukaan Ramp Door Kapal Fery KMP Inerie II Tidak Dapat Dilakukan di Pelabuhan Laut Lewoleba

LEWOLEBA, MDTV-NEWS.COM – Ruang kantor Syahbandar Pelabuhan Laut Lewoleba mendadak gerah pada Kamis pagi, 9 April 2026. Jarum jam menunjukkan pukul 10.00 Wita saat Wakil Bupati Lembata, H. Muhamad Nasir, bersama Kadis Perhubungan, Plt. Kepala Satpol-PP dan Kaban Kesbangpol Kabupaten Lembata melangkah masuk dengan raut wajah serius. 

Kedatangannya bukan sekadar kunjungan kerja biasa, melainkan sebuah misi darurat, memastikan kapal Ferry bisa segera sandar di tengah ancaman kelumpuhan logistik yang kian nyata.

Namun, alih-alih disambut dengan kesiapan teknis, pertemuan tersebut justru memicu perdebatan alot.

Baca Lainnya :

• Enam Bulan Perjuangan Pemda Lembata, ASDP Gagal Yakinkan Kapten: Kapal Terapung Tanpa Tindakan0
• Pemkab Lembata Perkuat Komitmen Turunkan Pengangguran, Raih Apresiasi Tim Kemendagri dalam Validasi IGA0
• Halalbihalal KEMALA: Wabup Nasir Gaungkan Persatuan sebagai Energi Kolektif Pembangunan0
• Pemkab Lembata Siapkan Sistem Pembelian Jagung, Bupati Tuaq Tekankan Perlindungan Petani0
• Safari Paskah 2026 di Kedang, Bupati Lembata Dorong Penguatan Kebersamaan dan Ekonomi Umat0

Selama hampir dua jam lebih, adu argumen antara otoritas daerah, Syahbandar, dan manajemen ASDP mewarnai meja perundingan. Baru pada pukul 11.45 Wita, sebuah titik temu mengenai olah gerak kapal muncul setelah koordinasi intensif ditarik hingga ke level otoritas ASDP Provinsi NTT di Kupang.

Wakil Bupati H. Muhamad Nasir tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa keresahan warga yang mulai tumpah ke jalanan melalui aksi demonstrasi. 

Baginya, keterlambatan distribusi logistik akibat kendala transportasi laut adalah sumbu pendek bagi inflasi dan instabilitas ekonomi di Lembata.

Wabup Nasir, yang memiliki rekam jejak panjang di dunia pelayaran, sempat melontarkan kritik menohok. Ia mempertanyakan mengapa teknologi modern kapal saat ini seolah 'tak berdaya' dibandingkan kapal-kapal lawas dalam menghadapi kondisi perairan yang sama.

"Ini bukan sekadar soal teknologi, tapi kapasitas sumber daya manusia. Seorang kapten yang kompeten seharusnya mampu menghadapi kondisi sulit," tegas Wabup Nasir. 

Ia mengakui bicaranya mungkin terdengar keras, namun itu adalah bentuk kegelisahan.

"Jika memang ada keterbatasan teknis, sampaikan jujur. Transparansi penting untuk meredam spekulasi dan menjaga kepercayaan publik."

Di seberang meja, pihak otoritas pelabuhan berdiri di atas landasan regulasi yang kaku. 

Zidane, perwakilan Syahbandar, mengungkapkan bahwa pola penyandaran saat ini masih menggunakan metode stepping engine yang sangat berisiko. 

Tanpa dukungan mooring crew dan sistem pengamanan memadai, ancaman kecelakaan mesin hingga human error mengintai di setiap manuver.

"Kami tidak bisa bekerja secara parsial. Pelabuhan ini aset negara, keselamatan adalah harga mati. Setiap langkah harus melalui mitigasi risiko yang jelas," kata Zidane.

Elias Koten selaku PLH Syahbandar mempertegas pihaknya pada prinsipnya siap mendukung, namun terkendala prosedur sesuai UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

" Setiap dermaga memiliki peruntukan khusus dermaga saat ini untuk kapal penumpang dan kargo, bukan RO-RO sehingga meski secara teknis memungkinkan, pihaknya masih menunggu rekomendasi resmi dari otoritas terkait.” tegasnya.

Kekhawatiran teknis ini diperkuat oleh Nanda, perwakilan ASDP Lembata. Ia menyoroti kondisi fisik infrastruktur pelabuhan Ferry Waijarang yang mulai mengkhawatirkan. 

Struktur mooring dolphin nomor 4 di pelabuhan tersebut dilaporkan semakin miring.

"Skenario terburuknya, struktur itu bisa roboh saat kapal sedang bersandar. Jika satu kapal kami rusak, dampaknya akan merembet ke 51 lintasan di seluruh NTT yang kami layani," ungkap Nanda. 

Bagi ASDP, kehati-hatian adalah langkah paling rasional meski desakan publik kian kencang

Meski sempat memanas, pertemuan ini akhirnya melahirkan kesepakatan, sekitar pukul 12.00 WITA, rombongan bersama dengan Perwakilan AKSEL dan FORMALEN bergerak ke pelabuhan untuk menunggu proses sandar. Kapal Ferry KMP Inerie II akhirnya berhasil sandar samping sekitar pukul 13.30 WITA dan melakukan aktivitas bongkar muat penumpang serta barang.

Namun, rencana uji coba pembukaan ramp door (randor) tidak dapat dilaksanakan. Kendala utama adalah pendangkalan alur pelabuhan. Kedalaman air saat itu tidak memadai, jauh di bawah kebutuhan minimal untuk operasi aman.

Padahal, berdasarkan hasil survei teknis ASDP sebelumnya pada 26 Maret 2026 yang disampaikan oleh Laode Fuat Herman selaku Departemen Head Teknis, uji coba dinyatakan memungkinkan. Perbedaan kondisi ini dipengaruhi oleh faktor pasang surut air laut, di mana saat survei dilakukan dalam kondisi air pasang.

Karena uji coba tidak dapat dilanjutkan di Pelabuhan Lewoleba, pada pukul 14.05 WITA seluruh pihak terdiri dari Wakil Bupati, Dinas Perhubungan, Kesbangpol, Satpol PP, ASDP, serta perwakilan FORMALEN dan AKSEL, sepakat untuk memindahkan lokasi uji coba ke Pelabuhan Ferry Waijarang.

Uji coba sandar kapal dan pembukaan Ramp door ( Randor ) dijadwalkan ulang pada pukul 17.00 WITA dengan menggunakan Kapal Ferry KMP Ile Mandiri sebagai alternatif operasional.

Situasi ini menempatkan masyarakat Lembata dalam posisi menunggu yang tidak pasti. Di satu sisi, ada tuntutan mendesak untuk menjaga kelancaran distribusi logistik. Di sisi lain, aspek keselamatan dan kelayakan teknis tidak dapat diabaikan.(ProkompimPemKabLembata)