Sawah Menguning, Jalan Rusak: Kesenjangan Infrastruktur Mengancam Ketahanan Pangan Waikomo

LEWOLEBA, MDTV-NEWS.COM - Hamparan sawah Urumitem yang menghijau dan bulir padi yang menguning seakan menutupi sebuah kenyataan pahit, para petani Waikomo masih harus berjuang melewati jalan rusak parah untuk bisa bertani. 

Dalam dialog terbuka pada pengukuhan pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Aubala, Senin (3/3/2026), 145 petani menyampaikan empat permintaan mendesak kepada Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq, melalui Yosep Meran Lagaor, anggota ke-145.

Permintaan pertama adalah perbaikan akses jalan menuju persawahan dan bendungan Urumitem. 

Baca Lainnya :

• Wabup Nasir Apresiasi Program Terang Berkah Ramadan PLN0
• Komitmen Perluas akses layanan kesehatan Rs.Bukit Lewoleba Gelar Operasi katarak Gratis0
• Pengurus P3A Aubala Dikukuhkan, Bupati Lembata Tekankan Kelola Air Waikomo Secara Baik0
• Tim Damkar Lembata Sigap Padamkan Kebakaran Rumah di Lamahora Lewoleba0
• Sekda Lembata Ikuti Rakor Bersama Gubernur NTT Bahas Dampak Batas Belanja Pegawai 30 Persen terhadap PPPK0

Kondisi jalan yang berlumpur, sempit, dan rusak parah tidak hanya membahayakan keselamatan petani tetapi juga menghambat distribusi pupuk dan hasil panen. 

Ironisnya, sebagian petani sendiri mulai memperlebar petak sawah ke badan jalan, semakin memperburuk kondisi akses. 

"Sudah air tergenang di jalan, jalan juga semakin kecil," ungkap Yosep Meran Lagaor. 

Keluhan ini menegaskan adanya ketimpangan antara potensi produksi yang tinggi dengan infrastruktur publik yang tertinggal.

Permintaan kedua terkait listrik masuk sawah. Petani menekankan kebutuhan penerangan untuk menjaga padi dari hama saat malam dan memanfaatkan teknologi modern agar tak lagi bergantung pada tenaga manual.

Permintaan ketiga adalah ekspansi lahan persawahan yang masih memungkinkan dibuka dengan alat berat. 

Keempat, mereka mendesak pembangunan rumah edukasi P3A untuk penyimpanan pupuk, obat-obatan, dan kegiatan koordinasi petani, karena ketiadaan fasilitas ini rawan menimbulkan kerusakan material penting.

Namun, di balik aspirasi petani, realitas fiskal Lembata menimbulkan dilema.

Ketua Fraksi Golkar DPRD, Petrus Gero, mengungkapkan bahwa APBD daerah kini terpangkas signifikan akibat pemangkasan anggaran pusat, Rp148 miliar lebih kecil dibanding tahun normal 2024. 

Keterbatasan ini membatasi kemampuan pemerintah menanggapi permintaan prioritas petani.

Satu-satunya celah yang dapat dimanfaatkan adalah pos pembangunan infrastruktur kelurahan, sekitar Rp200 juta per tahun, yang dinilai bisa difokuskan untuk perbaikan jalan Urumitem.

Respon pemerintah sejauh ini bersifat janji dan mitigatif. Bupati Kanis menegaskan akan memperhatikan semua permintaan, tetapi tetap membatasi eksekusi karena fiskal daerah terbatas. 

Pihak PLN disebut telah menunggu proposal untuk listrik masuk sawah, sementara perbaikan alat pertanian (alsintan) bisa difasilitasi melalui bengkel di dinas pertanian. 

Bupati juga menyinggung lahan tidur yang masih luas di sembilan kecamatan, namun keterbatasan alat berat menjadi hambatan ekspansi.

Ironi semakin terasa, produktivitas sawah Waikomo berpotensi tinggi, bantuan pemerintah seperti irigasi tambahan sudah diterima, namun infrastruktur dasar, listrik, dan fasilitas penyimpanan masih terbatas. 

Jika kondisi ini tidak segera ditangani, risiko jangka panjang tidak hanya mengancam kesejahteraan petani tetapi juga ketahanan pangan lokal dan keberlanjutan program unggulan Nelayan Tani Ternak (NTT). 

Keempat permintaan petani menjadi cermin ketidakselarasan antara potensi alam yang melimpah dan kapasitas birokrasi yang terbatas, sekaligus tantangan serius bagi pembangunan pertanian di Lembata. (Prokompimkablembata)